Islamedia – Permasalahan perlindungan TKI di Luar Negeri (LN) menjadi hal yang paling serius disoroti oleh Poksi PKS Komisi IX. Komisi IX DPR RI kini sedang melakukan revisi UU 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI.
Ketua Poksi IX FPKS H. Ansory Siregar mengusulkan, agar pemerintah Indonesia belajar dari Filipina menyangkut perlindungan TKI di luar negeri.

“Belajar dari negara Filipina dalam memperkuat Perlindungan TKI, FPKS mendukung diperkuatnya BNP2TKI dalam upaya memaksimalkan perlindungan TKI karena saat ini masalah Perlindungan dan Keamanan TKI menjadi polimek siapa yang bertanggung jawab terhadap keamanan TKI pra, purna dan pasca penempatan,” ujarnya disela-sela acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Memperkuat Peran Negara dalam Pelayanan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri”, yang diselenggarakan Poksi IX FPKS DPR RI, di DPR, Senin (20/02/2012) di Ruang Rapat Badan Kehormatan DPR.

Menurutnya, FPKS juga akan mengawal dan mengusulkan dibentuknya Badan Perwakilan Perlindungan TKI di setiap negara penempat TKI, Badan Perwakilan tersebut harus di bawah koordinasi langsung oleh BNP2TKI.

Karenanya, pembenahan di segala sisi sektor ketenagakerjaan, terutama Tenaga Kerja Indonesia (TKI) harus segera dirintis dan dilakukan segera.

FPKS poksi IX DPR RI mendesak pemerintah harus memiliki visi dan blue print tentang penanganan tenaga kerja di luar negeri.

Sementara itu, Ketua BNP2TKI M, Jumhur Hidayat mengatakan, “Jasa- jasa TKI sangatlah luar biasa, sehingga tugas pemerintah justru harus memberikan perlindungan dengan baik, karena 1 orang TKI di luar negri bisa menghidupi 5 orang warga Indonesia. Belum lagi ada indirect bantuan dari TKI bagi untuk Indonesia.”

Sedang staf khusus Menakertrans RI, Abdul Wahid Maktub menyatakan, ”Saya sebenarnya meragukan penyebab utama dari TKI adalah UU 39 tahun 2004, andai saja UU ini dilaksanakan oleh seluruh stakeholder, akibatnya tidak akan seperti ini. Permasalahannya seberapa jauh UU ini sudah dilaksanakan?”

H.M. Martri Agoeng anggota Poksi IX FPKS DPR RI, berharap dengan revisi UU 39 tahun 2004 harus dipastikan hanya satu lembaga saja yang bertanggung jawab dalam menangani perlindungan TKI.
hidayatullah.com

SEMARANG- Anggota Komisi IX Bidang Ketenagakerjaan DPR Zuber Safawi menyebut keberadaan asuransi tenaga kerja Indonesia (TKI) perlu dikaji ulang. Pasalnya, perlindungan terhadap buruh migran itu belum diberikan maksimal.

Asuransi dinilai tak memberikan manfaat, justru hanya menambah beban biaya mereka. Faktanya, serapan pencairan klaim rendah sedangkan persyaratan sulit dan berbelit.

Padahal setiap TKI wajib menyetor premi Rp 400.000 sebelum bekerja ke luar negeri. “Kami banyak mendapat laporan dan keluhan dari masyarakat bahwa asuransi TKI tidak sesuai klaim perlindungan berdasarkan peraturan.

Syarat klaim cenderung dipersulit, penolakan klaim juga meningkat sehingga asuransi TKI perlu dikaji ulang,” tandas politikus PKS tersebut, Rabu (8/2).

Sesuai peraturan Kemenakertrans No 7 Tahun 2010 tentang Asuransi TKI, buruh migran wajib mengikuti program tersebut. Asuransi itu merupakan perlindungan terhadap TKI, baik sebelum, selama bekerja, dan setelah penempatan.

Berdasarkan data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), penolakan terhadap TKI yang mengajukan klaim terus meningkat sejak 2010-2011.

Pada 2010, dari pengajuan klaim sebanyak 1.020, sebanyak 85,78 persen atau 875 di antaranya ditolak. Pada 2011, terdapat 14.854 klaim yang diajukan TKI. Namun, 41,44 persen atau 6.156 di antaranya ditolak.

Otomatis
Menurut Zuber, jumlah TKI bermasalah berdasarkan kedatangan ke tanah air selama 2010- 2011 adalah 113.910 orang. Adapun yang mengajukan klaim hanya 13,93 persen atau 15.874 orang.

Data itu menunjukkan TKI pemegang polis tidak mendapatkan hak asuransi sebagaimana mestinya. “Idealnya, pemegang Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) yang diwajibkan membayar premi asuransi TKI pada awal mendaftar otomatis menjadi pemegang polis asuransi. Karena itu, tak diperlukan syarat bermacam-macam tapi cukup menunjukkan KTKLN untuk klaim,” paparnya.

Konsorsium proteksi sebagai pelaksana tunggal asuransi TKI seharusnya memberikan perlindungan secara proaktif. Seluruh TKI bermasalah dapat didata sehingga konsorsium bisa menjemput bola.

Misalnya, Jasa Marga bisa langsung memberi santunan begitu ada TKI yang mengalami kecelakaan. Jenis asuransi bermacam-macam seperti meninggal dunia, sakit, kecelakaan, masalah hukum, penganiayaan, upah tak dibayar, hingga gagal berangkat.

Zuber berharap, asuransi mampu memberikan perlindungan dan prosesnya bisa berjalan benar. Bila sistem ini tak juga diperbaiki, harus dihapuskan. (J17,J14-65)

Sumber: Suara Merdeka, 9 Februari 2012

dakwatuna.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menolak keinginan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik.

Rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi dan TDL bukanlah solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah beban subsidi yang semakin membengkak.

“Fraksi PKS menawarkan tiga solusi yang bisa dilakukan pemerintah,” ujar Ketua Fraksi PKS DPR Mustafa Kamal, di Jakarta, Selasa (7/2/2012), sesaat setelah Rapat Koordinasi Fraksi PKS yang mengagendakan pembahasan subsidi BBM dan TDL.

Usul pertama, pemerintah perlu mempercepat program konversi BBM ke gas, melanjutkan kebijakan untuk menata infrastruktur penggunaan gas, dan tidak mengurangi subsidi BBM.

“Kita negeri yang kaya akan gas alam, tetapi pemerintah jutsru mengekspor gas tersebut ke luar negeri. Padahal selain ramah lingkungan, menggunakan gas baik untuk transportasi, pembangkit listrik, industri, dan rumah tangga jelas lebih hemat karena biayanya murah,” ujar Mustafa.

Kedua, kebijakan terhadap BBM perlu dibarengi dengan kebijakan pengelolaan energi listrik yang kuat terkait kebijakan tarif sehingga mencapai angka kelayakan untuk penggunaan geothermal dan batu bara sebagai sumber energi pembangkit listrik.

Mustafa mencontohkan, untuk membangkitkan listrik dengan menggunakan batu bara, biayanya jauh lebih murah dibanding dengan menggunakan BBM. Menggunakan batu bara biayanya sekitar Rp 503 per kWh, sedangkan bila menggunakan BBM diperlukan biaya Rp 2.200 per kWh.

Ketiga, lanjut Mustafa, untuk mengatasi beban anggaran, pemerintah bisa mengambil dana SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) 2011.

“Menurut catatan kami, kurang lebih 13 persen dari APBN 2011 atau sekitar Rp 95 triliun, yang bisa didayagunakan untuk menyiapkan infrastruktur pengalihan BBM ke gas,” ujar Mustafa, yang berasal dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I ini. (Imam Prihadiyoko/Agus Mulyadi/KCM)

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG – Pimpinan Wilayah Nadhatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah mengajak PKS sebagai partai islam untuk sama-sama membina dan mencerdaskan umat sehingga semakin memahami ajarannya. Baik NU maupun PKS diyakini dibentuk untuk membangun umat ke arah yang lebih baik.

“Hanya ranah perjuangannya saja yang berbeda,” ujar Ketua Tanfidziyah PWNU, Muhammad Adnan, ketika menerima silaturahim dari rombongan DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jateng di kantornya, Selasa (7/2) sore.

PKS, kata Adnan, berjuang dalam tataran kebijakan, sementara NU sebagai ormas berkiprah di dataran pembinaan moral. Keduanya dipandang perlu disinergikan untuk kepentingan umat.

Menurutnya aplikasi ajaran Islam secara benar lebih penting daripada sekedar memformalisasikan Islam dalam bentuk perda-perda sehingga praktek ajaran Islam lebih terasa di masyarakat. Kalangan Nahdliyin lebih mementingkan subtansi ajaran Islam dibandingkan sekedar mengedepankan simbol-simbol Islam semata.

Ketua Umum DPW PKS, Fikri Faqih, mengatakan sebagai ormas Islam terbesar, aspirasi warga Nahdliyin tentu harus didengar dan diperjuangkan. “Apalagi banyak tokoh dan simpatisan PKS juga berlatar belakang Nahdliyin,” katanya.

Misalnya di tingkat nasional, kader PKS yang sekarang menjabat sebagai Menteri Sosial Salim Assegaf Al Jufrie merupakan warga Nahdliyin. Di Jateng sendiri, Wakil Walikota Salatiga Muhammad Haris juga dibesarkan dalam lingkungan Ponpes Nahdliyin di Tengaran. Kemudian anggota DPRD Jateng Mahmud Machfud dan Wakhid Ahmadi yang merupakan lulusan dari Pesantren Tebu Ireng Jombang.

Semakin beragamnya latar belakang kader-kader PKS diharapkan bisa lebih masuk ke berbagai kalangan sehingga mampu bersinergi dalam memajukan kepentingan umat.

Sumber: Republika